Pemira FISIP Unpas 2017, Saatnya Partai Politik Mahasiswa Bicara

Suasana saat pemilihan umum calon legislatif periode 2016 - 2017 di Lapangan Tengah Kampus I Universitas Pasundan (2/4/2016).

Editorial, BPPM -- Jika di Jakarta sedang hangat-hangatnya Pilkada DKI 2017, di FISIP Unpas sebentar lagi akan digelar Pemira 2017. Apa itu? Ya, Pemira adalah proses memilih mahasiswa untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut diantaranya Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Gubernur Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di FISIP Unpas. Pemira sendiri merupakan penyingkatan dari Pemilihan Umum Raya Mahasiswa.

Pemira di FISIP Unpas diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan Komite Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM)–dalam konteks ke-Indonesiaan setingkat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga yang bekerja secara independen ini bertugas mengurus jalannya seluruh tahapan Pemira mulai tahapan pencalonan, pencoblosan, penghitungan, hingga tahapan penetapan calon terpilih.

Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemira bukanlah seorang dosen ataupun karyawan melainkan seluruh mahasiswa di FISIP Unpas. Nantinya, mahasiswa akan berbondong menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos calon pemimpin pilihannya. Di TPS, mahasiswa akan diberi surat suara yang berisi daftar pasangan calon untuk dicoblos kemudian memasukkannya ke kotak suara yang disiapkan KPUM.

Mengenai peserta pemilihan, dalam konteks Pemira FISIP Unpas sejak digelarnya sekitar 2006 hingga 2016 kemarin, belum ada mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dari jalur independen. Sejauh ini peserta Pemira berasal dari kalangan partai politik mahasiswa di FISIP Unpas. Belum adanya calon dari jalur independen itu bukan karena tidak adanya peminat, melainkan regulasi undang-undang Pemira belum mengatur hal tersebut.

Dengan otomatis, peserta calon Presiden BEM, calon Gubernur HMJ, dan calon Anggota DPM FISIP Unpas adalah mahasiswa yang memiliki latar organisasi partai politik mahasiswa di FISIP Unpas. Adapun peserta Pemira tahun 2016 kemarin yaitu partai Pinus Reborn, Jong Pasundan, Pasfor, Kompas, dan Pasundan Demokrasi.

Dalam perhelatan Pemira, peserta sebagai kontestan politik saling bertarung merebut kekuasaan di BEM, HMJ, dan DPM di FISIP Unpas. Beragam strategi pemenangan dilancarkan stakeholder partai politik mahasiswa. Kampanye, koalisi antar partai, hingga black campaign hampir selalu terjadi di tiap Pemira FISIP Unpas. Maka tidak heran, momentum Pemira bisa menyulap situasi mahasiswa di kampus menjadi rawan konflik. Kawan bisa jadi lawan hanya karena beda partai.

Mengulas Pemira tahun 2016 kemarin, total suara masuk hasil penghitungan KPUM adalah 1.960 suara untuk Pemira Legislatif atau pemilihan anggota DPM FISIP Unpas. Pasfor dan Jong Pasundan menjadi partai politik mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak dan berhasil menduduki kursi DPM dalam jumlah mayoritas.

Sementara pada hasil penghitungan Pemira Eksekutif, total suara masuk sebanyak 2.049 suara. Dalam pemilihan Presiden BEM dan Gubernur HMJ, Cahya Ibrahim dan Ridwan M. Siddiq (Jong Pasundan) berhasil menjadi Capres dan Cawapres BEM FISIP Unpas terpilih. Tegar Pamungkas (Jong Pasundan) terpilih sebagai Gubernur Hima-HI, Deni Mujahiddin (Jong Pasundan) Gubernur Hima-AN, Pangki Kamal (Pasfor) Gubernur Hima-AB, Sofyan Sahrur (Pasfor) Gubernur Himakom, dan Firman Arif (Pasfor) Hima-KS.

Menengok tingkat partisipasi pemilihnya, mahasiswa FISIP Unpas rupanya cukup memiliki kesadaran politik meski dalam skala paling kecil yakni di TPS. Kendati begitu, tiap Pemira FISIP Unpas hampir pasti antara 1.000 - 2.500 mahasiswa FISIP Unpas menggunakan hak pilihnya. Sedikitnya hal itu membuktikan sistem kepartaian dalam lingkup pemerintahan mahasiswa cukup memberikan dinamika yang baik bagi pembelajaran politik di kampus yang notabene punya nomenklatur Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dinamika perpolitikan mahasiswa FISIP Unpas tentu menjadi nilai tambah bagi fakultas yang bergairah dalam melibatkan mahasiswa secara keseluruhan untuk aktif berpolitik dalam ruang Pemira sebagai laboratorium berpolitik mahasiswa FISIP Unpas.

Namun yang disayangkan dari Pemira ini adalah belum ajegnya mekanisme berpartai dan pola kaderisasi partai politik mahasiswa FISIP Unpas. Indikatornya adalah partai politik mahasiswa hanya menggerakan mesin politiknya menjelang Pemira tiba. Jelas ini preseden buruk untuk partai politik karena secara general fungsi partai politik tidak semata concern meraup suara dalam pemilihan saja.

Banyak fungsi partai politik mahasiswa yang belum terlihat di FISIP Unpas, diantaranya fungsi pendidikan politik, artikulasi politik, agregasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Padahal yang terakhir itu merupakan hal elementer bagi organisasi politik yang sejatinya akan memperkuat sistem politik mahasiswa di kampus.

Dampak dari kurang ajegnya sistem berpartai dalam politik mahasiswa FISIP Unpas tentu mempengaruhi input politik atau saluran aspirasi mahasiswa untuk kampusnya. Mahasiswa tidak hanya ingin mengandalkan Lembaga Kemahasiswaan (BEM, DPM, HMJ, BPPM) sebagai kelompok penekan untuk perbaikan kinerja dan pelayanan kampus. Aspirasi akan meluas dan mahasiswa akan lebih powerfull untuk mengkritisi kebijakan kampus yang tidak adil.

Andaikan fungsi-fungsi lain dijalankan oleh partai politik mahasiswa, bukan tidak mungkin proses politik dalam konteks belajar berpolitik di FISIP Unpas akan semakin canggih. Penyaluran aspirasi mahasiswa, kritik kebijakan, demonstrasi kampus tidak hanya dilakukan Lembaga Kemahasiswaan semata, melainkan partai politik mahasiswa akan memperkaya input pergerakan untuk menghasilkan output yang memuaskan. Suprastruktur dan infrastruktur politik mahasiswa akan lebih memiliki daya gedor dalam mengontrol kebijakan kampus.

Jika hal tersebut disadari elemen partai politik mahasiswa, maka sudah waktunya Pemira 2017 yang akan datang dijadikan sebagai proses pemilihan calon pemimpin baru sekaligus menjadi sarana berpolitik taktis kedepannya dalam menjalankan kontrol kekuasaan di kampus. Fakultas merasa perlu dikritisi oleh mahasiswa untuk perbaikan kinerjanya, karena semua mahasiswa tidak ingin kampusnya cenderung koruptif dalam segala aspek, tengok biaya DPP yang terus membengkak tiap tahunnya! (BPPM Pasoendan)