Soal Subsidi Silang BEM FISIP, Wadek III Tidak Membenarkanya
Seminar dialog kebangsaan BEM
FISIP Unpas menuai kritik dari sejumlah mahasiswa. Berawal dari pesan online salah
satu panitia kegiatan
yang menyinggung
penjualan sertifikat. Sejumlah
mahasiswa mengaku kecewa dengan penerapan sistem yang dikeluarkan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) BEM FISIP yakni subsidi silang. Isu penerapan subsidi silang tengah menjadi perbincangan
hangat di media sosial twitter BEM FISIP (03/11).
Hanief Fuady selaku Mendikbud BEM FISIP yang juga
bertanggung jawab dalam seminar
tersebut menjelaskan maksud
dari pembayaran sebesar dua puluh ribu rupiah adalah untuk membiayai mahasiswa
yang ingin mengikuti seminar tapi tidak memiliki uang. “Maksudnya subsidi
silang, kan ada mahasiswa yang mau bayar tapi enggak mau ikut seminar, nah
uangnya itu sama kita dialihkan untuk disubsidikan kepada yang mau ikut seminar
tapi enggak punya uang,” katanya. Ia
menambahkan bahwa itu salah satu trik supaya orang mau menyubsidikan uangnya.
Dilain
tempat, Sumardhani
selaku Wakil Dekan III, langsung mengkritisi sistem subsidi silang. Ia
menyalahkan sistem yang diterapkan oleh BEM tersebut. “Tidak ada subsidi silang dengan
cara-cara seperti yang dijelaskan BEM FISIP, itu tidaklah benar,”
jelasnya. Ia menambahkan pula BEM telah melakukan praktik perjokian. “Itu bukan subsidi silang namanya, itu
hanya praktek perjokian lah,” tutur
Sumardhani saat diwawancarai BPPM, Selasa 1 Desember kemarin.
Mahasiswa
Prodi Hubungan Internasional 2012
Rifqi Fadhlurrachman, juga mengkritisi sistem subsidi silang yang
diterapkan BEM FISIP. Ia menjelaskan subsidi silang merupakan pengalihan
anggaran kepada post-post yang kurang
produktif. “Kalau anggaran acara dari dana dropping
cukup, kenapa tidak digratiskan saja sekalian, dan kalau berbayar, sertifikat
sisa sama yang sudah bayar malah dijual?” ungkapnya. Ia mengatakan sebetulnya
masih banyak Lembaga Kemahasiswaan (LKm) yang melakukan praktik penjualan
sertifikat tak hanya BEM.
Selain itu, akun twitter BEM FISIP
Unpas juga diramaikan oleh pertanyaan dari mahasiswa. Salah satunya
seperti yang
dikutip dari @FAMUNPAS yang menuliskan “Min
mau tanya min, menjual
sertifikat itu diperbolehkan di BEM?” yang langsung disanggah oleh admin @BEM_FISIP_UNPAS.
Seminar dialog
kebangsaan yang
tadinya akan mendatangkan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi tersebut dihargai dua
puluh lima ribu rupiah, dan tiket on the spot seharga tiga puluh ribu rupiah.
Namun di dalam pesannya, F selaku panitia acara menyebutkan, bagi mahasiswa yang
hanya
ingin membeli
sertifikatnya saja bisa membayar sebesar dua puluh ribu rupiah. Pesan
tersebut mendapat
respon kritikan dari
member
yang tergabung dalam
grup pesan online tersebut. (Sinta)
Beri Komentar