Terkait “Permainan” Daftar Kolektif, Prodi Komunikasi Tidak Terlibat

Lengkong Besar, BPPM -- Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Sutrisno, menegaskan Prodi-nya tak pernah menawarkan jasa daftar wisuda secara kolektif yang ditarif satu juta rupiah untuk calon wisudawan. Ia menjelaskan, tawaran tersebut bukanlah keputusan Prodi melainkan ulah oknum.

“Ini ulah oknum. Saya kaget mendengar berita ini, karena Prodi sama sekali tidak pernah mengeluarkan keputusan soal daftar kolektif dan biayanya,” kata dia saat meminta klarifikasi pemberitaan di ruangannya, Sabtu (2/11) kemarin.

Ia membantah dugaan mahasiswa, yang mencurigai Prodi terlibat “bermain” dengan oknum Tata Usaha (TU) dalam masalah ini. “Jelas salah persepsi dari mahasiswa. Pemindahan jadwal sidang bukan karena uang, tapi mengikuti keputusan Fakultas,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, oknum berinisial A menawarkan bantuan bertarif bagi calon wisudawan yang kesulitan mendaftar wisuda, karena tempat daftar kadung tutup. Tawaran itu, lantas dikaitkan mahasiswa pada pemindahan jadwal Sidang Akhir oleh Prodi, dan menduganya terdapat “permainan”.

Dugaan itu membuat jajaran Prodi gusar dan berinisiatif menjernihkan masalah dengan memanggil A tersebut. A pun mengakui bahwa tawarannya tidak berkaitan dengan Prodi. “Memang yang nawarin saya, seharga satu juta, tapi itu, mah, bagi yang mau saja,” katanya.

Kepala Bagian TU, Abdullah atau Tata, yang juga hadir dalam pertemuan klarifikasi Prodi, mengaku akan menindak tegas bila staffnya benar-benar terbukti berbuat ulah. “Kalau benar, saya tampar sekarang juga,” katanya dengan nada tinggi.

Prodi dalam klarifikasinya kemarin, memanggil narasumber berita terkait, serta elemen mahasiswa dari BPPM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Elemen mahasiswa pun kecewa terhadap sikap Prodi, yang sempat menggugurkan status lulus Sidang Akhir narasumber, hanya karena memberi keterangan pada media. (f)