Prodi Komunikasi Diduga Peras Biaya Wisuda
Lengkong Besar, BPPM -- Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas, memindahkan jadwal Sidang Akhir ke hari yang bertepatan dengan batas waktu pendaftaran wisuda, Sabtu (2/11). Ini membuat mahasiswa yang dinyatakan lulus pada hari sidang tersebut, terancam tak diwisuda November ini lantaran kehilangan waktu untuk mendaftar. Prodi siap membantu, tapi minta syarat. Ketua Jurusan pun membantah hal itu.
Syaratnya adalah, mahasiswa yang lulus di sidang nanti harus menaikkan biaya daftar menjadi 1 juta rupiah agar Prodi mengurusi wisudanya. Tak jelas apa alasan naiknya biaya tersebut, padahal biaya sebenarnya hanya sebesar 925 ribu rupiah. “Katanya, sih, ini untuk biaya kolektif,” ujar salah seorang mahasiswa yang akan bersidang.
Mahasiswa menilai adanya syarat tersebut hanyalah modus Prodi yang ingin mendapat untung, dengan cara membentrokkan dua agenda penting itu. Jadwal Sidang Akhir yang harusnya dilaksanakan, Kamis (31/10) kemarin, diundur dua hari bagi sebagian mahasiswanya yang bersidang. “Katanya melebihi kuota, jadi sebagian yang sidang terpaksa di pindah ke hari Sabtu,” tambahnya.
Sedikitnya 15 mahasiswa harus dipindah hari sidang. Mereka bingung dan khawatir, peluang mereka diwisuda November ini gagal. Alasannya, jika Sidang Akhir dilakukan bersamaan hari terakhir pendaftaran wisuda, tak ada waktu bagi yang lulus untuk segera mendaftar, lantaran sidang selesai sore hari sementara layanan kampus pun tutup di waktu yang sama.
“Dari situ, orang TU berinisial A akan mengurus pendaftaran wisuda mahasiswanya, asal kita bayar wisuda jadi satu juta, sebagai biaya kolektif,” ungkap salah satu mahasiswa yang menolak disebutkan nama. Dengan terpaksa, tambahnya, mahasiswa yang melaksanakan Sidang Akhir nanti, mau tak mau harus menyiapkan dana itu.
Saat ini, mahasiswa mempertanyakan mengapa Sidang Akhir sebagian dari mereka dipindah ke hari Sabtu. Selain itu, mereka pun meminta alasan kenapa Prodi harus membuat tarif pengurusan, jika niatnya ingin membantu. Mahasiswa pun curiga, dan menduga ada “permainan” dari pihak Prodi. “Sepertinya ada permainan di belakang,” tambah mahasiswa yang menolak disebut nama itu.
Membantah
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Sutrisno, membantah Prodi akan memberi bantuan pengurusan daftar wisuda, berbayar 1 juta rupiah. Menurutnya, soal pendaftaran wisuda bukanlah urusan Prodi melainkan Fakultas. “Soal pemesanan kursi itu Fakultas yang mengurus. Kalau ada yang minta uang, siapa itu laporkan saja, itu tidak benar,” tegasnya saat dikonfirmasi, Kamis (31/10).
Sutrisno menjelaskan, masalah pendaftaran wisuda bagi mahasiswa yang terpaksa sidang hari Sabtu, sudah selesai. Fakultas, dikatakannya, sudah memesan kursi untuk semua calon wisudawan yang bersidang. “Sudah dipesan, kok, meski mahasiswa belum dinyatakan lulus. Tapi kalau nanti dinyatakan belum lulus, bisa cabut lagi pemesanan kursinya,” ungkapnya.
Ia pun menjelaskan, kenapa sebagian mahasiswa yang melakukan Sidang Akhir hari Kamis (31/10) dipindah ke Sabtu (2/11). “Karena kuotanya mencapai maksimal 15. Prodi sebetulnya bisa menyatukan sampai 30 mahasiswa, tapi Fakultas melarang, maka sisanya dipindah ke Sabtu, bahkan ada yang Selasa (5/11),” jelasnya. (f)
Syaratnya adalah, mahasiswa yang lulus di sidang nanti harus menaikkan biaya daftar menjadi 1 juta rupiah agar Prodi mengurusi wisudanya. Tak jelas apa alasan naiknya biaya tersebut, padahal biaya sebenarnya hanya sebesar 925 ribu rupiah. “Katanya, sih, ini untuk biaya kolektif,” ujar salah seorang mahasiswa yang akan bersidang.
Mahasiswa menilai adanya syarat tersebut hanyalah modus Prodi yang ingin mendapat untung, dengan cara membentrokkan dua agenda penting itu. Jadwal Sidang Akhir yang harusnya dilaksanakan, Kamis (31/10) kemarin, diundur dua hari bagi sebagian mahasiswanya yang bersidang. “Katanya melebihi kuota, jadi sebagian yang sidang terpaksa di pindah ke hari Sabtu,” tambahnya.
Sedikitnya 15 mahasiswa harus dipindah hari sidang. Mereka bingung dan khawatir, peluang mereka diwisuda November ini gagal. Alasannya, jika Sidang Akhir dilakukan bersamaan hari terakhir pendaftaran wisuda, tak ada waktu bagi yang lulus untuk segera mendaftar, lantaran sidang selesai sore hari sementara layanan kampus pun tutup di waktu yang sama.
“Dari situ, orang TU berinisial A akan mengurus pendaftaran wisuda mahasiswanya, asal kita bayar wisuda jadi satu juta, sebagai biaya kolektif,” ungkap salah satu mahasiswa yang menolak disebutkan nama. Dengan terpaksa, tambahnya, mahasiswa yang melaksanakan Sidang Akhir nanti, mau tak mau harus menyiapkan dana itu.
Saat ini, mahasiswa mempertanyakan mengapa Sidang Akhir sebagian dari mereka dipindah ke hari Sabtu. Selain itu, mereka pun meminta alasan kenapa Prodi harus membuat tarif pengurusan, jika niatnya ingin membantu. Mahasiswa pun curiga, dan menduga ada “permainan” dari pihak Prodi. “Sepertinya ada permainan di belakang,” tambah mahasiswa yang menolak disebut nama itu.
Membantah
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Sutrisno, membantah Prodi akan memberi bantuan pengurusan daftar wisuda, berbayar 1 juta rupiah. Menurutnya, soal pendaftaran wisuda bukanlah urusan Prodi melainkan Fakultas. “Soal pemesanan kursi itu Fakultas yang mengurus. Kalau ada yang minta uang, siapa itu laporkan saja, itu tidak benar,” tegasnya saat dikonfirmasi, Kamis (31/10).
Sutrisno menjelaskan, masalah pendaftaran wisuda bagi mahasiswa yang terpaksa sidang hari Sabtu, sudah selesai. Fakultas, dikatakannya, sudah memesan kursi untuk semua calon wisudawan yang bersidang. “Sudah dipesan, kok, meski mahasiswa belum dinyatakan lulus. Tapi kalau nanti dinyatakan belum lulus, bisa cabut lagi pemesanan kursinya,” ungkapnya.
Ia pun menjelaskan, kenapa sebagian mahasiswa yang melakukan Sidang Akhir hari Kamis (31/10) dipindah ke Sabtu (2/11). “Karena kuotanya mencapai maksimal 15. Prodi sebetulnya bisa menyatukan sampai 30 mahasiswa, tapi Fakultas melarang, maka sisanya dipindah ke Sabtu, bahkan ada yang Selasa (5/11),” jelasnya. (f)
Beri Komentar